LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK …
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Jakarta. Permohonan SKB.pdf - Scribd Lampiran I. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-1/PJ/2011 TENTANG: TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN Nomor Lampiran Hal. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan. Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.. KEWAJIBAN PAJAK - Universitas Pendidikan Indonesia 14) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 (PER-1/PJ/2011 s.t.d.d. PER-21/PJ/2014).
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-119/PJ/2010 … Nov 16, 2010 · surat edaran dirjen pajak nomor se-11/pj/2011 tan surat direktur jenderal pajak nomor s-09/pj.032/20 surat direktur jenderal pajak nomor s-08/pj.032/20 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 t peraturan dirjen pajak nomor per-33/pj/2009 tangg peraturan dirjen pajak nomor per-1/pj/2011 tangga e-Filling – Info Penyampaian SPT online - Akuntansi Itu Mudah Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-Filing pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770 S Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2011 ... Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2011 - Audited I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang …
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengaju.an Permohonan Pembebasan dari Pemetengan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan eleh Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan PER-21/PJ/2014; 14. Peraturan Direktur ANALISA COMPARATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 … Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Jakarta. Permohonan SKB.pdf - Scribd Lampiran I. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-1/PJ/2011 TENTANG: TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN Nomor Lampiran Hal. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan. Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … Direktur Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2011 bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan. Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kppbc Tipe Madya ... perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-523/pj./2001 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 22 oleh industri dan eksportir … [PDF].PER-06/PJ/2019-Peraturan DIRJEN Pajak
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ/2017 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik; b. bahwa untuk …
Peraturan DIRJEN Pajak Nomor : PER-06/PJ/2019 Tahun : 2019 Tentang: Perubahan ketiga atas peraturan DIRJEN pajak nomor PER-41/PJ2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak …
