Mr. Rahmat Bastian, a partner in the BT Partnership Law Firm in Jakarta, Indonesia, has graciously given the World Bank permission to reproduce the following
Melalui Undang-Undang. Kepailitan, kewenangan mutlak (kompetensi absolut). Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci masalah syarat. pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan (3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank. dan Debitor Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang. Kepailitan dan PKPU Mengenai Syarat-Syarat Pailit (Kajian Putusan Pailit. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur apakah harta kekayaan debitur masih melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan atau tidak.Hal ini tentu
Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Naskah Akademik Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah masuk tahap koreksi akhir.Terdapat 16 poin yang sudah dirumuskan di dalamnya. Sekretaris Pokja dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kenterian Hukum dan HAM Raymond Sitorus … (PDF) Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan ... Hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perkara kepailitan dapat tercermin dalam status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pekerja/buruh merupakan pemegang hak istimewa, tidak terpenuhinya KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN PERUSAHAAN … menyatakan bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah membuat pengaturan yang terlalu mudah dalam hal permohonan kepailitan mengakibatkan kepailitan menjadi ajang sarana penagihan utang oleh kreditor. Namun penulis tidak akan membahas mengenai bagaimana seharusnya substansi dari Undang-undang Kepailitan di Indonesia tersebut. Dasril Adnin: Aspek-aspek Internasional dalam Hukum …
(PDF) Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan ... Hasil dari penelitian dan pembahasan yaitu bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perkara kepailitan dapat tercermin dalam status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, pekerja/buruh merupakan pemegang hak istimewa, tidak terpenuhinya KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN PERUSAHAAN … menyatakan bahwa UU Kepailitan dan PKPU telah membuat pengaturan yang terlalu mudah dalam hal permohonan kepailitan mengakibatkan kepailitan menjadi ajang sarana penagihan utang oleh kreditor. Namun penulis tidak akan membahas mengenai bagaimana seharusnya substansi dari Undang-undang Kepailitan di Indonesia tersebut. Dasril Adnin: Aspek-aspek Internasional dalam Hukum … Belanda, keputusan kepailitan memakai prinsip teritorialitas. Pada pokoknya suatu keputusan pailit yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam negeri (A drian Sutedi. 2009). Sikap negara Indonesia dalam persoalan kepailitan yang berdimensi Internasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.
dan Debitor Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang. Kepailitan dan PKPU Mengenai Syarat-Syarat Pailit (Kajian Putusan Pailit. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur apakah harta kekayaan debitur masih melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan atau tidak.Hal ini tentu tampak dari unsur syarat mengajukan permohonan kepailitan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi yakni uu_21_2008.pdf> [diakses pada 12/9/2016]. 10 Jan 2012 Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut: Permohonan 13 Ags 2017 Undang-Undang Kepailitan mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yaitu: a. Melalui perdamaian UU NO 37 2004 ttg KEPAILITAN DAN PENUNDAAN … telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
Undang-Undang tentang Kepailitan tergolong undang-undang yang cukup tebal dari segi pengaturan, namun tetap saja tunduk pada kutukan lahiriah hukum tertulis: “undang-undang tidak pernah lengkap dan tidak pernah sempurna, bahkan …
